Oleh: Fatimahhakki Salsabela M, SPsi.

Miris melihat seorang ibu rumah­tang­ga Nanik (35) warga Kecamatan Percut Seituan, Kabu­pa­ten Deliserdang berkeli­ling mencari gas bersubsidi isi ulang ta­bung tiga kilogram. Sementa­ra belum ada makanan yang dimasaknya tersaji di meja makan. Dia bingung siang nanti anak-anaknya pu­lang dari sekolah pasti su­dah lapar dan harus makan siang.

Tabung gas 3 kilogram yang kosong di­bawanya ber­keliling untuk ditukar de­ngan tabung gas 3 kilogram yang berisi gas. Di dapur rumahnya yang berukuran 3 kali 3 meter itu hanya ada kompor gas. Kompor minyak tanah sudah lama di­sim­pannya sebab tidak ada lagi minyak tanah dijual.

Nanik sebulan terus kewalahan untuk men­dapatkan gas 3 ki­logram pada hal gas itu sangat penting baginya untuk me­­­masak semua kebutuhan makan/mi­num bagi keluarganya. Nanik menjadi panik, belum lagi harga gas yang mahal. Sudah mahal sulit lagi mendapatkannya.

Konversi minyak tanah ke elpiji tiga kilo­gram diberlakukan sejak tahun 2007 hing­ga kini. Awalnya karena subsidi mi­nyak tanah dikurangi dan diminta beralih ke gas tabung 3 kilogram. Kini gas ber­subsidi 3 kilogram langka. Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji tiga kilogram Rp18.000/tabung harus dibeli Rp21.000/tabung, tetapi masih juga sulit diperoleh. Nanik bingung sebab tidak tahu pasti mengapa gas elpiji 3 kilogram itu sulit diperolehnya. Pada hal ditabung gas 3 kilogram itu ditulis khusus untuk orang miskin, sedangkan Nanik keluarga miskin.

Dari Awal Sudah Pro dan Kontra

Kebijakan pemerintah awal tahun 2007 meluncurkan konversi minyak ta­nah ke LPG (Liquid Petroleum Gas) yang selanjutnya disebut elpiji sejak awal su­dah pro dan kontra sebab terkesan ter­buru-buru ditetapkan.

Wajar pro dan kontra atas kebijakan pe­merintah kala itu. Konversi minyak ta­nah ke gas kala itu dikarenakan harga mi­nyak mentah internasional cenderung me­lonjak sangat tajam. Bila harga mi­nyak tanah dalam negeri dipertahankan maka pemerintah harus mengeluarkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar untuk men­subsidinya. Kontra karena rakyat yang dikorbankan untuk menyelamatkan APBN.

Alasan lainnya kala itu program kon­vers­i minyak tanah ke elpiji berdasar­kan kesetaraan nilai kalori, subsidi elpiji lebih rendah dari pada subsidi minyak tanah. Penghematan subsidi dapat men­capai Rp15-20 triliun jika program berha­sil. Pe­mikiran lainnya elpiji lebih sulit di­oplos dan disalahgunakan. Pemikiran itu ternyata salah, ternyata kini paling mudah meng­oplosnya. Disamping itu menjadi peluang pangkalan nakal menyelinapkan gas milik warga miskin ke pelaku usaha makro, restoran dan sebagainya.

Dasar pertimbangan penyelamatan AP­BN dan lebih murah mensubsidi gas dari minyak tanah maka dilakukan per­cepatan konversi dengan dua cara mem­bagikan tabung gas gratis dan menambah pe­masok gas dan menarik minyak tanah bersubsidi. Berdasarkan data dari Pertamina September 2010, setelah program berjalan selama 3 tahun, hingga akhir Agustus 2010 telah didistribusikan 45,5 juta paket elpiji kepada masyarakat.

Data tersebut menyebutkan telah ber­hasil mengurangi kon­sumsi minyak tanah (kerosene) dari 9,9 kiloliter pada tahun 2007 menjadi 5,8 kiloliter pada tahun 2010 serta mem­berikan kontribusi peng­hem­atan subsidi hingga Rp21,78 triliun.

Konversi minyak tanah ke elpiji kurun waktu 2007 hingga 2010 relatif aman. Ma­syarakat mulai terbiasa menggunakan elpiji, masyarakat senang sebab tabung gas 3 kilogram diberikan gratis dan harga satu tabung gas 3 kg Rp14.000,- serta mudah didapat.

Kini masyarakat mulai merasakan meng­gunakan gas tabung tiga kilogram tidak lagi nyaman, terganggu dengan ke­lang­kaan. Sementara alternatif lain tidak ada. Bukan cuma langka harga barang bersubsidi ini mahal dan menyu­lit­­kan masyarakat mis­kin. Penjualan gas tabung 3 kilogram tidak lagi sesuai de­ngan HET Rp18.000,- per tabung.

Ternyata bukan Nanik di Percut Sei­tuan Deliserdang, Su­matera Utara saja yang merasakan kelangkaan gas tabung 3 kilogram tetapi hampir semua warga di pro­vinsi yang ada di Indonesia. Masih be­­runtung Nanik di Sumatera Utara, di Pa­lembang harganya sampai Rp35.000 per tabung. Begitu juga di Pekanbaru, Bengkalis dan daerah lainnya.

Mengapa Bisa Langka

Menjadi pertanyaan besar mengapa bisa langka gas elpiji tabung 3 kilogram itu? Pada hal pihak PT. Pertamina selalu mengatakan di media massa tidak ada pengurangan kuota dari PT Pertamina selaku produsen elpiji dan pasokan seperti biasanya tanpa kendala.

Memang benar Pertamina tidak ada pe­ngurangan kuota gas elpiji tabung 3 kilo­gram untuk masyarakat miskin untuk Nanik dan lainnya. Namun, mengapa lang­ka dan Nanik sulit men­dapatkannya. Su­litnya mendapatkan bahan bakar, apa­lagi khususnya bagi mereka yang miskin keterbatasan dana, akses dan penge­ta­huan membuat keterpurukan dan ke­mis­kinan semakin mendalam.

Banyak pihak tidak sependapat uang tri­liunan rupiah untuk subsidi rakyat mis­kin tetapi rakyat miskin tidak menik­ma­tinya, justru dinikmati mereka yang kaya dan mampu. Pertamina me­mang tidak ada pengurangan kuota gas elpiji tabung 3 kilogram untuk masyarakat miskin. Namun, kelangkaan terjadi disebabkan sifat atau keberadaan barang itu merupa­kan hak publik. Akar masalahnya karena gas elpiji itu merupakan barang publik.

Analisis psikologi konsumen menye­but­kan barang kebutuh­an semua orang merupakan barang publik yang semua orang memiliki hak yang sama. Tidak bisa atau akan sulit untuk membe­da­kan­nya. Semua barang yang merupakan ke­butuhan banyak orang adalah barang publik. Gas elpiji masuk pada golongan ba­rang publik. Semua orang, mulai dari anak bayi, anak-anak, remaja, dewasa dan orang lanjut usia membutuhkan gas elpiji sebab sebagai alat memasak makanan yang dimakan semua orang.

Gas elpiji barang yang tidak membe­da­kan usia dan jenis kelamin. Ada barang yang membedakan usia dan jenis ke­lamin, barang seperti ini juga hak publik tet­api dalam lingkup terbatas. Misalnya pakaian wanita dan pria, jenis makanan berdasarkan usia dan lainnya. Beda dengan gas elpiji, dibutuhkan semua orang dari semua usia dan jenis kelamin.

Dalam psikologi konsumen, barang tergolong hak publik sulit untuk mem­be­dakan peruntukannya. Bila barang hak pu­blik dilakukan pembedaan peruntukan maka terjadi pe­nyimpangan seperti gas elpiji yang dioplos karena meskipun dioplos bentuk barang itu tidak berubah, bisa jadi hanya kemasannya saja yang berubah. Psikologi konsumen ini tidak diperhatikan dalam menentukan sifat, keberadaan satu barang. Apakah barang hak publik secara total atau barang hak publik terbatas.

Kelangkaan gas elpiji dipastikan tidak ter­jadi bila barang hak publik tidak ter­batas itu tidak dibedakan peruntu­kan­nya. Sederhana saja, mengapa dahulu minyak tanah tidak langka? Mengapa kini gas elpiji langka? Pada hal minyak ta­nah dan gas elpiji sama-sama barang hak publik tidak terbatas. Jawabnya se­derhana saja sebab minyak tanah dahulu se­belum dikonversi ke elpiji dijual tanpa mem­bedakan peruntukan. Semua boleh membeli minyak tanah dari berbagai strata sosial ekonomi. Subsidi minyak tanah diperlakukan sesuai dengan psikologi konsumen yakni semua minyak tanah disubsidi dan semua orang (rakyat) boleh membelinya tanpa dibeda-bedakan. Akhir­nya minyak tanah tidak pernah langka.

Meskipun tidak dibeda-bedakan, semua orang bebas mem­beli minyak tanah untuk memasak ternyata tidak semua orang mem­pergunakan minyak tanah untuk memasak. Banyak juga yang mempergunakan gas elpiji tabung 12 kilogram sebab wujud atau bentuk barang, minyak tanah dan gas elpiji berbeda nyata. Secara psikologi konsumen pasti berbeda kon­sumen minyak tanah dan gas elpiji meskipun minyak tanah disubsidi dan gas elpiji tidak. Bila demikian maka agar gas elpiji tabung 3 kilogram tidak langka harus dikembalikan kepada psiko­logi konsumen bahwa gas elpiji adalah barang hak publik tidak terbatas, jangan dilakukan pembedaan per­untukan untuk kon­sumen. Mudahkan! ***

Penulis alumni Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, pemerhati masalah psikologi masyarakat.