Oleh: Wisnu AJ

SEJAK terpilih sebagai Walikota Tanjungbalai H.Muhammad Syahrial SH, MH dengan pasa­ngannya Wakil Walikota Drs.­H.Ismail, melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tanggal 9 Desember 2015 melalui jalur indevenden.

Pasangan H.M.Syahrial SH.MH – Drs.H. Ismail dilantik oleh oleh Pelaksana Tugas Gubernur Suma­tera Utara T. Erry Nuradi atas nama Menteri Dalam Negeri secara serentak dengan beberapa Kepala Daerah yang meme­nangkan Pilkada di Sumatera Utara, dilapangan Merdeka Medan.

Sudah dua tahun setengah H.M Syahrial SH.MH dan Drs.H.Ismail menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai dan selama itu pula belum terlihat adanya tanda tanda kinerja Walikota dan Wakil Walikota mengarah kepada visi misinya ketika keduanya melakukan kampanye dalam Pilkada serentak itu.

Visi misi yang diusung oleh pasangan H.M.Syahrial – Drs.H. Ismail adalah untuk mewujudkan kota Tanjungbalai sebagai kota yang berprestasi, relegius, sejahtera, indah dan harmonis. Namun nampaknya visi misi tersebut bak kata pepatah orang pesisir Asahan, Menang disurak kalah ditaruh.

Betapa tidak, sampai saat ini, dua tahun setengah sudah H.M.Syahrial SH.MH – Drs.H.Ismail menjabat Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai, yang terlihat kinerja keduanya baru sebatas pada acara acara seremonial belaka. Pemutasian pejabat diling­kungan Pemerin­tahan Kota (Pemko) Tanjungbalai. Mulai dari Kepala Lingkungan (Kepling), Lurah, Camat, Kepala Seksi (Ka­sie), sampai kepada Kepala Bagian (Kabag) dan Kepala Dinas (Kadis) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melalui lelang jabatan.

Yang ironisnya, lelang jabatan yang dilaksanakan oleh Walikota Tanjungbalai-Wakil Walikota Tanjungbalai itu, terissue dan terindikasi pula, penuh dengan nuansa jual beli jabatan. Walaupun hal ini sulit untuk dibuktikan, tapi issue yang berkembang dan bukan lagi menjadi rahasia, tapi sudah menjadi rahasia umum, seperti itulah yang terngiang ditelinga masyarakat Tanjungbalai. Mana mungkin ada asap kalau tidak ada api.

Lantas bagaimana dengan pembangunan infrastruktur yang ada di kota Tanjungbalai?, semuanya masih jalan ditempat.

Jalan jalan di Tanjungbalai sudah banyak berlobang lobang, debu akibat angkutan penambang pasir (galian C) yang dengan leluasanya melintasi kota Tanjungbalai, menerpa wajah wajah masyarakat Tanjungbalai.

Ada isu yang menyebutkan, pihak kontraktor enggan untuk mengerjakan pengaspalan hotmix, karena fee nya terlalu tinggi sampai 10% dari pagu proyek. Sementara harga hotmix per kilo gramnya sangat tinggi. Lagi lagi fee 10% itu benar atau hoax, hanya pihak kontraktorlah yang mengetahuinya.

Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang minim, malah dipergunakan untuk membeli hal hal yang tidak menyentuh kepada kepentingan masyarakat kota Tanjungbalai.

Sebagai contoh untuk pembelian mobil penyedot debu agar kota Tanjungbalai terhindar dari luapan debu, ternyata fungsinya tidak maksimal. Mobil tersebut hanya dioperasionalkan dijalanan didepan Rumah walikota dan keluarganya.

Kemudian adanya jet ski, yang setiap harinya ditunggangi oleh Walikota dan kroninya, meng­harungi sungai Asahan dan sungai Silau yang membelah kota Tanjungbalai, juga bukan untuk kepentingan masyarakat kota Tanjungbalai. Belum pernah terlihat Walikota melakukan peninjauan kedaerah daerah kumuh dan miskin disepanjang aliran sungai Asahan dan Sungai Silau dengan menggunakan jet skinya.

Jet ski yang entah dibeli dengan uang APBD, atau uang pribadi Walikota, tapi yang pasti biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk menjalankan jet ski itu menggunakan dana APBD kota Tanjungbalai. Jet ski hanya digunakan oleh Walikota dan kroninya hanya sekedar untuk heppy.

Gagal

Banyak pihak menilai jika Walikota Tanjungbalai H.M. Syariah SH.MH, telah gagal untuk membangun kota Tanjungbalai sesuai de­ngan visi misi yang dijualnya kepada ma­sya­rakat Tanjungbalai ketika kampanye Pilkada.

Pembangunan infrastruktur, pendidikan, social budaya dan ekonomi yang ada saat ini adalah hasil kinerja Walikota sebelumnya yakni dr.H.Sutrisno Hadi SpOg. Sementara kinerja yang diperli­hatkan oleh M.H.Syahrial selaku Walikota Tanjungbalai, baru masih sebatas serimonial belaka.

Penilaian tentang gagalnya Walikota Tanjungbalai untuk membangun kota Tanjungbalai, bukan saja datangnya dari masyarakat kota Tanjungbalai, tapi melainkan juga datang dari teman sejawatnya Wakil Walikota Tanjungbalai Drs.H. Ismail.

Ismail menyebutkan jika pihaknya bersama Walikota Tanjungbalai telah gagal untuk membangun kota Tanjungbalai sesuai dengan visi misi yang mereka emban. Dua tahun setengah sudah mereka menjabat seba­gai Walikota dan Wakil Walikota, namun mereka belum bias berbuat apa apa.

Malah Ismail mengatakan, bahwa pihaknya tidak berdaya untuk berbuat sesuatu, karena dirinya hanyalah seorang wakil yang tidak memiliki wewenang apapun dalam pemerintahan kota Tanjungbalai. Jangan kan untuk berbuat sesuatu, kata Ismail. Untuk mempertahankan adiknya sebagai Kepling saja pihaknya tidak mampu, karena tidak adanya kekuasaan pada dirinya. Hal itu disampaikan oleh Ismail kepada beberapa Messmedia.

Adanya pernyataan gagal untuk membangun kota Tanjungbalai, yang disampaikan oleh Wakil Walikota Tanjungbalai, seharusnya pihak DPRD kota Tanjungbalai, perlu untuk mempertanyakan hal itu kepada Wakil Walikota.

Karena dana yang dipergunakan oleh Pemerintah kota Tanjungbalai untuk membangun kota Tan­jungbalai sesuai dengan visi misi, adalah uang rakyat yang dihimpun dari berbagai pajak dan retrebusi yang kemudian dimasukkan kedalam APBD kota Tanjung­balai, yang sudah barang tentu melalui pengesahan DPRD kota Tanjungbalai.