Oleh: Rholand Muary

KASUS Kepala daerah yang terjerat pu­saran korupsi seperti tidak ada ha­bisnya. Korupsi dan penyeleng­gara ne­gara merupakan dua hal yang su­lit untuk di­pisahkan. Kasus-kasus ko­rupsi yang berhasil dibongkar lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) menunjukkan betapa kasus k­orupsi menjadi hal yang lumrah di­la­kukan oleh kepala daerah dan pejabat lain­nya. Keterlibatan pejabat publik dan bi­ro­krasi menjadi suatu keniscayaan, prak­tik korup tidak hanya dilakukan pada level pusat, namun juga menggurita dan sis­temik hingga ke level bawah.

Baru-baru ini Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf bersama Bupati Bener Meriah, Ahmadi harus berurusan (KPK) karena diduga memberikan suap Rp 500 juta dari commitment fee Rp 1,5 miliar kepada Irwandi demi mendapatkan izin proyek infrastruktur yang menggunakan alokasi dana otonomi khusus atau otsus. Se­ba­gian dari duit suap Rp 500 juta itu diduga akan digunakan untuk kegiatan Aceh Ma­rathon 2018.

Hal yang mengejutkan lainnya, yakni KPK juga menetapkan status tersangka ke­pada Calon Gubernur Maluku Utara ter­pilih, Ahmad Hidayat Mus yang me­nang Pilkada Maluku Utara tahun 2018 diduga melakukan korupsi dengan modus pe­ngadaan proyek fiktif, yaitu pembe­bas­an lahan Bandara Bobong pada APBD Ka­bupaten Kepulauan Sula 2009. Saat itu, Ahmad berstatus sebagai Bupati Ka­bu­paten Kepulauan Sula 2005-2010, du­gaan kerugian negara berdasarkan peng­hitungan dan koordinasi dengan BPK sebesar Rp 3,4 miliar.

Sebelumnya juga ada mantan Guber­nur Jambi, Zumi Zola dan mantan Guber­nur Bengkulu Ridwan Mukti, Mantan Gu­bernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nu­groho. Beberapa kepala daerah dari pu­lau Sumatera ini merupakan contoh Kepala Daerah yang harus menggunakan “rompi orange” guna menjalani pemerik­sa­an di KPK.

Birokrasi Patrimonial

Menurut Djafat W (2006), analisis ma­rak­nya praktik korupsi di Indonesia lebih me­ngedepankan, pada pendekatan relasi Pa­trimonialistik dimana melalui relasi ini, para birokrat atau pejabat ne­gara, pe­ngu­saha, penegak hukum ber­temu dan mem­bentuk jejaring korupsi, yang memberikan keuntungan bagi me­reka dalam hubungan patron dan klien. Dalam konteks birokrasi, Weber. Sosio­log asal Jerman mengatakan bah­wa sis­tem biro­krasi Patrimonial, meru­pakan sis­tem di­mana jabatan dan perilaku dalam ke­se­lu­ruh­an hirarki birokrasi lebih di­da­sar­kan pada hubungan Familier, hubu­ngan pribadi dan hubungan “Bapak-anak buah” (Patron Client).

Budaya birokrasi ini, tidak terlepas dari warisan Orde Baru, dimana citra bi­ro­­krasi dijadikan mesin politik, layanan bi­­r­o­krasi justru menjadi causa prima ter­ha­dap maraknya praktik korupsi. Pejabat po­litik yang mengisi birokrasi pemerin­tah­an sangat dominan. Kondisi ini sudah cu­kup lama terbangun sehingga mem­ben­tuk sikap, perilaku dan opini bahwa pe­­jabat politik dan pejabat birokrasi tidak da­pat dibedakan. Begitu juga dengan ke­bijakan desentralisasi kewenangan pe­me­rintah ke daerah terlihat jelas dengan ba­nyaknya kasus korupsi para pejabat po­litik maupun pejabat birokrasi yang diungkap oleh KPK.

Political will atau kemauan politik yang pada awalnya diga­dang-gadang se­bagai salah satu prasyarat penting dalam pem­berantasan korupsi justru dianggap sebagai jargon politik belaka, hal ini dapat dilihat dari istilah hana fee yang kerab dilontarkan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang maksud­nya tidak ada pungutan fee dalam pembangunan di Aceh. Begitu juga dengan Calon Gu­ber­nur Malut terpilih, Ahmad Hidayat Mus juga memasukkan isu anti korupsi dalam kampanyenya.

Berdasarkan data yang dihimpun me­lalui laman kpk.go.id bahwa pada 2017 tindak pidana korupsi yang paling banyak ter­jadi adalah penyuapan dengan 93 per­ka­ra, diikuti pengadaan barang/jasa se­ba­nyak 15 perkara, serta TPPU sebanyak lima perkara. Sementara, data penangan­an perkara berdasarkan ting­kat jabatan, meng­ungkapkan ada 43 perkara yang me­libat­kan pejabat eselon I hingga IV dan 27 perkara melibatkan swasta serta 20 perkara melibatkan anggota DPR/DPRD.

Selain itu, terdapat 12 perkara lainnya yang melibatkan bupati/walikota dan wa­kilnya. Di antara kasus-kasus yang di­ta­ngani tersebut, terdapat 19 kasus yang me­rupakan hasil tangkap tangan. Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 ini telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri. Dari 19 kasus tersebut, KPK telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dengan beragam profil tersang­ka, mulai dari aparat penegak hukum, anggota legislatif hingga kepala daerah. Jumlah tersebut belum termasuk tersang­ka yang ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan perkara

Masyarakat Melawan Korupsi

Korupsi pada hakekatnya ber­awal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak di­sa­dari oleh setiap apa­rat, mulai dari ke­bia­saan menerima upeti, ha­diah, suap, pem­berian fasi­litas terten­tu ataupun yang lain dan pada akhir­nya kebiasaan tersebut la­ma-lama akan menjadi bibit ko­rup­si yang nyata dan dapat meru­gi­kan keuangan nega­ra. Dalam pende­katan sosiologis, me­ngutip teori We­ber tentang idealitas, bahwa biro­krasi kita identik dengan pejabat dan jabatan yang merupakan struk­tur sosial yang memiliki peranan penting.

Bahwa pejabat memiliki tugas-tugas khusus dan fasilitas yang di­mi­likinya dalam melaksanakan ja­ba­tannya merupakan pemberian orang lain. Atas dasar itu, kita punya keyakinan masyakat masing mem­punyai peluang untuk keluar dari be­leng­gu korupsi, apabila masih ada segelintir orang yang idealis da­lam masyarakat, namun menurut pendapat Chambliss dikutip Adi­tjindro, menyebut justru hal tersebut dapat dibantah, sebab perubahan dalam masyarakat itu sendiri akan mengalami jalan buntu jika sudah membentuk suatu jejaring yang melibatkan unsur masyarakat.

Hal yang paling sederhana dapat dianalisis, yakni keluarnya peratu­ran KPU No 20 tahun 2018 yang me­larang eks napi korupsi maju men­jadi calon legislatif. Peraturan ini membuat beberapa partai politik geram, pasalnya beberapa eks napi koruptor yang berasal dari parpol akan mencalonkan kembali dan sudah ada yang mengajukan uji ma­teri ke Mahkamah Agung.

Ini membuktikan, bahwa strategi pencegahan untuk melawan korupsi juga lahir dari penyelenggara negara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan didukung penuh oleh KPK. Arah reformasi birokrasi dan budaya politik harusnya dapat ber­banding lurus dalam strategi mela­wan korupsi kedepannya, namun jejaring korupsi yang datangnya dari mana saja bisa saja memenjarakan pihak-pihak yang membuat aturan bertentangan dengan status quo nya para koruptor. Harapannya dengan adanya peraturan ini, masyarakat da­pat memilih wakilnya yang bersih dari perilaku korup, dan tidak ter­san­dera dengan beban moral masa lalu.

Korupsi menjadi kejahatan yang luar biasa (ekstra ordinary crime). Bahkan, dalam Konferensi Asosiasi International Otoritas Pemberan­tasan Korupsi (International Association of Anti-Corruption Authorities, IAACA) di Beijing, disepakati bahwa korupsi merupakan kejaha­tan lintas negara (trans­national crime). Keja­hatan ini dapat menim­pa kepada siapa saja yang mem­pu­nyai kekuasaan. Ki­ta patut meng­ambil pela­jaran kepada negara te­tangga kita, bagaimana mantan Per­dana Menteri Malaysia, Najib Ra­zak dikenai dakwaan, terkait skan­dal korupsi miliaran dolar badan investasi negara, 1MDB. Hal yang sama dengan mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye yang divonis bersalah melakukan korup­si.

Pemberantasan korupsi pada da­sarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hu­kum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Peran serta ma­sya­rakat yang diperlukan tidak ha­nya terbatas pada pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korup­si, namun peran serta masyarakat yang baik harus terus dibangun salah satunya melalui pen­didikan. Masya­rakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai in­tegritas dan penanaman se­mangat antikorupsi dalam dirinya serta pengetahuan mengenai ben­tuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada.

Sehingga apabila mereka telah mengerti dan memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi. Pencerminan kehendak ma­sya­rakat yang tidak mentolerir tindak pidana korupsi juga harus di­tumbuhkan sehingga akhirnya masyarakat dapat berperan sebagai kekuatan yang mengawasi perilaku individu khususnya warga masya­rakat dalam memilih pemimpinnya dan instansi pemerintah dalam me­ka­nisme birokrasi negara agar pu­nya kesamaan persepsi bahwa ko­rupsi merupakan salah satu kejaha­tan luar biasa  yang wajib untuk diperangi. ****

Penulis adalah Sosiolog, mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut dan Universitas Medan Area (UMA)